jpnn. com , JAKARTA – Kepala Menawan Penyiapan dan Penerapan Standarisasi Hulu Migas, Kementerian ESDM, Ilham R Hakim mengatakan setiap produk pelumas atau oli yang diedarkan pada masyarakat sebenarnya telah dijamin harga dan standarnya oleh negara.

Sehingga tidak perlu tersedia isu yang berkembang terkait beda merek pelumas akan merusak mesin, atau merek kendaraan tertentu kudu menggunakan oli tertentu.

Pasalnya, mindset yang terpaku tersebut akan melanggengkan praktik dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai bengkel resmi.

Baca Juga:

“Kami pastikan negeri hadir melindungi konsumen karena pelumas ini diawasi dan memiliki kadar standar, ” kata Ilham dalam Webinar Akurat Solusi bertemakan ‘Dugaan Praktik Monopoli dalam Bisnis Pelumas dan Perlindungan Konsumen’, Kamis (3/9).

Selain tersebut Kualitas pelumas juga dinyatakan dengan pengawasan standar mutu pelumas sebab Ditjen Migas sesuai Permen ESDM No. 053/2006 yaitu setiap pelumas harus terdaftar Nomor Pelumas Terekam (NPT), selain standar SNI dan standar internasional lainnya.

Ilham mengatakan pihak Ditjen Migas telah melakukan penertiban terkait NPT dari 2016 edaran sebesar pelumas tanpa NPT sebesar 7, 2 persen kemudian turun hingga 3, 5 persen di tahun 2018.

Baca Juga:

Paul Toar selaku Kepala Dewan Penasehat Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) dalam kesempatan yang sama melihat dengan munculnya praktik monopoli di dalam akhirnya hanya akan merugikan konsumen serta perekonomian nasional.

Bahkan bisa mematikan para-para pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak dalam sektor pelumas (Oli).