jpnn. com , JAKARTA kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tak ada namanya rapelan.

Itu berarti honorer K2 yang lolos PPPK pada 2019 hanya menerima gaji serta tunjangan.

“Tidak ada rapelan tersebut. 51. 293 PPPK yang mau diangkat nanti, gajinya dibayar bagi TMT (terhitung mulai tanggal), ” kata Bima Haria Wibisana kepada JPNN. com, Minggu (4/10).

Baca Juga:

Penentuan TMT nanti tergantung kondisi keuangan masing-masing instansi.

Kalau anggaran gaji sudah jadi Januari 2021 maka TMT dihitung sesuai bulan tersebut.

“Walau belum semua institusi, tetapi rata-rata minta TMT PPPK per Januari 2021, ” ujarnya.

Baca Juga:

Kalau kemudian daerah menginginkan TMT misalnya pada akhir 2020 namun nanti dibayarkan Januari 2021, Bima Haria mengaku tidak tahu terang mekanisme penganggaran di daerah.  

Yang jelas begitu TMT PPPK ditetapkan, maka gaji PPPK bulan itu dibayarkan.