jpnn. com , JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya aliran persediaan pengelolaan kas yang bersumber dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) ke rekening pribadi. Situasi ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Anggota MPR RI dari Bagian Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pada kejadian tersebut. Menurutnya, dana yang berasal dari APBN tidak dapat dan tidak  seharusnya masuk ke dalam rekening pejabat.

“Dana Negara yang menghunjam ke dalam rekening pribadi memiliki potensi tejadinya penyalahgunaan, ” perkataan Syarief.

Baca Juga:

Dia mendorong agar BPK RI melakukan audit terhadap pemilik rekening pribadi tersebut. Apalagi, tidak tanggung-tanggung, ada 5 Kementerian/Lembaga dengan menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN tersebut. Jika dikalkulasi dari 5 Kementerian/ Lembaga itu, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini nilainya mencapai Rp71, 78 miliar.

Tak hanya itu, ia juga memerosokkan BPK RI agar melakukan audit terhadap kementerian/ lembaga tersebut. Hal ini ditujukan untuk tranparansi, akuntabiltas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.

Syarief Hasan juga memperhitungkan permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian selisih Kas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pandangan ini pun diamini oleh BPK RI yang menuturkan bahwa penyajian ini tidak melukiskan saldo kas sebenarnya karena tak didukung dengan keberadaan fisik kas.

Baca Serupa:

“Permasalahan ini juga menunjukkan belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/ Lembaga, termasuk peran pengawas intern pemerintahan. Pengendalian untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku belum optimal, ” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Bayaran I DPR RI yang membidangi Pertahanan juga mendorong semua Departemen yang disebutkan tersebut untuk meng-clear-kan masalah ini.