jpnn. com , JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan sebuah Rancangan Undang-Undang yakni  RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Puan mengeklaim program ini berbeda dengan RUU HIP (haluan Ideologi Pancasila) yang memiliki penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

RUU baru ini diumumkan Puan, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Kamis (16/7), setelah menerima menteri-menteri yang diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantarkan surat presiden (Surpres) terpaut RUU BPIP.

Baca Juga:

Para menteri tersebut yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian,   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembaruan Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Carik Negara Pratikno.

“Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang bertentangan dengan RUU HIP yaitu berisikan substansi yang ada dalam Perpres yang mengatur tentang BPIP, serta diperkuat menjadi substansi RUU BPIP, ” ucap Puan.

Konsep RUU HIP yang disampaikan pemerintah ke DPR berisikan substansi RUU BPIP yang berisi dari 7 Bab dan 17 Pasal yang berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 perkara dan 60 pasal.

Baca Juga:

“Substansi pasal-pasal (RUU) BPIP hanya memuat keyakinan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat serta sejarah Pancasila dan lain-lain telah tidak ada lagi, ” jelas Puan.

Situasi itu dipastikan Puan karena dalam konsideran RUU BPIP sudah ada TAP MPRS Nomor 25/1966 mengenai Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.