jpnn. com , JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad memerhatikan utang pemerintah yang bertambah menjadi Rp 635 triliun, hanya di periode 48 hari, sejak satu April sampai  18 Mei 2020.

Diperkirakan masih hendak terus bertambah, mengingat krisis kesehatan masih belum sepenuhnya terkendali, ia berharap penggunaan dana pinjaman tersebut tidak dikorupsi.

“Kita juga mempertanyakan penyerapan perkiraan kesehatan senilai Rp 70 triliun dan insentif untuk UMKM serta pemulihan ekonomi senilai Rp 270 triliun, apakah sepenuhnya sudah terserap dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? ” kata Kamrusamad, dalan keterangan terekam.

Baca Pula:

“Apakah sudah efektif, tepat bahan serta mampu menggerakkan sektoril? ”

Politisi Gerindra itu  menilai, perubahan postur APBN yang dilakukan dua kali di satu bulan menunjukkan Menteri Keuangan diragukan dalam memotret kondisi ekonomi, dan menentukan indikator ekonomi Di dalam merumuskan kebijakan fiskal.

Padahal, DPR sudah mengigatkan agar pemerintah memiliki data yang terintegrasi sebagai basis pengambilan kesimpulan supaya tidak premature dalam mengatur postur APBN.

Baca Juga:

“Ini kenyataan dengan harus diterima pelebaran defisit tanpa batas maksimal dalam Perppu 1/20, pada akhirnya berpotensi membahayakan kedaulatan negara, ” sambungnya.

“Itu karena beban utang pemerintah sangat besar bahkan melewati ratio utang standar internasional dengan di tetapkan sejumlah lembaga keuangan dunia seperti IMF. ”