jpnn. com , JAKARTA porakporanda Kapuspen Kemendagri yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar mengklarifikasi pemberitaan dengan menyebutkan Mendagri Tito Karnavian melarang operasional ojek, baik online ataupun konvensional, saat masa pandemi Covid-19.

Bahtiar menegaskan, pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) Nomor 440 – 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Lazim Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) memang tersedia panduan bagi ASN dalam menyambut new normal life.

Salah satunya adalah perkara penggunaan transportasi umum. Dalam Kepmen tersebut, tidak ada larangan terhadap ojek untuk beroperasi.

Baca Juga:

Hanya imbauan untuk hati-hati. Imbauan itu semata-mata untuk mencegah kemungkinan terpapar virus.

“Protokol itu sifatnya berupa himbauan untuk kehati-hatian bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda dalam menyongsong susunan normal baru yang produktif & aman Covid-19, dalam mengunakan transportasi umum khususnya ojek baik, ojek online maupun konvensional dengan memakai helm bersama, lingkup pengaturan dalam Kepmen tersebut sebenarnya adalah buat ASN Kemendagri dan Pemda dengan selaras dengan Surat Edaran Kemenpan dan RB, ” terang Bahtiar, Minggu (31/5).

Bahtiar menegaskan bahwa Kemendagri tak mengatur operasional ojek online maupun ojek konvensional yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

“Kepmendagri berlaku buat ASN di jajaran Kemendagri & Pemda. Solusi untuk point terpaut Ojek Online/Ojek Konvensional tersebut sungguh ASN Kemendagri/Pemda membawa helm sendiri kalau mau naik Ojek Online/Ojek Konvensional, jangan pakai helm yang disediakan oleh pengemudi ojek karena helm untuk penumpang adalah helm yang dipakai untuk penumpang lainnya sehingga rawan jadi media transmisi, ” terang Bahtiar.

Atas penafsiran maksud yang berbeda tersebut. Kemendagri segera melayani revisi dan perbaikan.