jpnn. com , JAKARTA – Belum adanya kesepakatan jarang orang tua murid dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai PPDB (pendaftaran peserta didik baru) membuat masalah ini makin melebar.

Partai Gelora Indonesia

Karakter tua murid yang merasa anak-anaknya dirugikan karena aturan usia di dalam PPDB DKI tetap maju memperjuangkan hak-hak mereka.

“Banyak anak-anak down karena tidak bisa masuk di sekolah yang dituju. Bahkan ada yang pintar tetapi muda usianya protes. Katanya, ibu kok aku kalah sama temannya yang enggak naik kelas. Itu jadi contoh buruk bagi anak-anak bahwa tidak usah belajar mampu masuk sekolah dengan mudah asal tua, ” tutur Tita, pemimpin Forum Relawan PPDB DKI pada JPNN. com, Minggu (28/6).

Dia mengungkapkan aksi demo di Balai Kota hingga fasilitasi DPRD DKI dengan Pemprov belum memberikan hasil positif. Pemprov DKI belum mau memenuhi tuntutan karakter tua murid. Yaitu, mengembalikan  jalur zonasi sesuai dengan jarak secara sekolah dan nilai.

“Karena belum ada kata sepakat kami akan lanjutkan perjuangan ke Komisi X DPR RI. Insyaallah Selasa, 30 Juni kami akan adukan nasib kami ke DPR, ” ujarnya.

Dia menambahkan, tadinya agenda 29 Juni itu ada dua tim yang akan turun. Tim A ke DPR RI dan Awak B demo di depan Gedung Kemendikbud. Namun, terjadi perubahan acara karena semua orang tua bersepakat untuk Senin, 29 Juni semua orang tua fokus melakukan aksi tenang di depan Gedung Kemendikbud.

Baca Juga:

“Jadi orang tua demo besok (29/6) di Kemendikbud. Kemudian Selasa, 30 Juni audiensi dengan Komisi X DPR RI, ” ungkapnya.

Tita menjelaskan, pelaksanaan PPDB DKI Jakarta telah berlaku melalui jalur afirmasi. Sesuai dengan SK No. 501 2020 Biro Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Juknis pelaksanaan PPDB ini banyak meninggalkan PR besar bagi orang tua murid yang menginginkan anaknya merekam pendidikan berkualitas merasakan dampaknya.

Hal ini dikarenakan usia yang dijadikan patokan untuk penerimaan murid baru. Bukan berdasarkan zonasi (jarak tempuh) sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2019 pasal 25 ayat 1.  

Alasan dengan mengindahkan 4 kuadran yaitu:
satu. Keluarga mampu, kemampuan akademis kecil
2. Keluarga Tidak Berpunya, Kemampuan Akademis Tinggi
3. Keluarga Mampu, Kemampuan Akademis Mulia
4. Keluarga Tidak Mampu, Kemampuan Akademis Rendah

Sehingga dengan 4 kuadran tersebut usia dijadikan alat ukur supaya point nomor 4 (Keluarga Tidak Mampu, Kemampuan Akademis Rendah). “Pertanyaannya, kenapa yang memiliki kemampuan akademis tinggi harus mengalah (baik anak mampu maupun yang tidak mampu)? Sehingga ada anekdot kalo mau masuk sekolah negeri, enggak perlu pintar-pintar. Cukup tinggal kelas kira-kira tahun aja pasti dapat jati.
Dan alasannya lagi sebab sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2019. Di mana situasi keadilannya, ” tutur Tita dengan anaknya mendaftar SMA jalur zonasi. (esy/jpnn)

Video Terpopuler Hari tersebut:

Baca Juga: